Dataradio.id| Depok
Krisis kepercayaan warga terhadap pemerintah di Kota Depok kembali mencuat. Enam Ketua RT bersama Ketua RW 06 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, memilih menyerahkan stempel dan melepas jabatan mereka pada Sabtu (9/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas persoalan lingkungan, terutama banjir dan buruknya penanganan infrastruktur yang dinilai tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Penyerahan stempel itu disaksikan langsung oleh Lurah Cipayung dan Camat Cipayung. Para pengurus lingkungan mengaku kecewa karena aspirasi warga selama ini dianggap tidak pernah benar-benar didengar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menyatakan pemerintah dan DPRD harus membuka diri terhadap seluruh suara masyarakat, termasuk keluhan warga di RW 06 Cipayung yang kini berkembang menjadi persoalan besar.
“Pemerintah dan DPRD harus membuka diri terhadap seluruh suara masyarakat. Bahkan satu orang warga yang merasa terzalimi dalam pengelolaan kota wajib didengarkan. Apalagi ini sudah menjadi aspirasi besar dan ramai diperbincangkan,” ujar Ades.
Ia meminta pemerintah kota bergerak cepat merespons keresahan warga agar situasi di Cipayung tidak semakin memanas. Ade juga menyinggung pentingnya respons langsung dari Wali Kota Depok untuk meredakan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama yang dikeluhkan warga berkaitan dengan penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), aliran sungai, serta pembangunan turap yang dinilai lamban. Ade mengakui sebagian anggaran sebenarnya telah dialokasikan untuk perbaikan, namun pengerjaan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Putusan pengadilan terkait pemulihan TPA memang harus dijalankan, tetapi bertahap. Sudah ada alokasi untuk perbaikan aliran sungai, tinggal dicek apakah titik yang dikeluhkan warga hari ini sudah masuk atau belum,” katanya.
Aksi pengembalian stempel RT dan RW dinilai menjadi sinyal kuat bahwa warga mulai kehilangan harapan terhadap penyelesaian banjir yang terus berulang. Meski demikian, Ades meminta seluruh pihak tetap mengedepankan dialog.
“Harus ada respons dan dialog dari pemerintah, khususnya lurah dan camat sebagai pembina wilayah. DPRD dari Dapil Cipayung juga akan mendalami persoalan ini agar bisa dicari solusi bersama,” ujarnya.
Ade mengakui pembangunan turap dan normalisasi saluran membutuhkan biaya besar karena selama bertahun-tahun persoalan tersebut tidak ditangani secara menyeluruh hingga kondisinya semakin parah.
“Anggarannya memang besar sekali.
Karena dulu tidak dilakukan bertahap, sekarang kerusakannya cukup parah. Tapi tetap harus dimulai dan tetap harus ada alokasi anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat dalam membantu penyelesaian persoalan lingkungan di Depok. DPRD, kata dia, masih menunggu komitmen nyata dari pemerintah provinsi hingga DPR RI untuk membantu penanganan infrastruktur dan lingkungan hidup di wilayah Depok.
“Kota Depok saat ini sangat membutuhkan intervensi pemerintah provinsi dan pusat. Kami berharap anggota DPRD Provinsi maupun DPR RI dari daerah pemilihan Depok-Bekasi ikut memperjuangkan program untuk masyarakat,” katanya.